Manajemen Perencanaan “Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial” Di Kabupaten Tulungagung

Latar belakang penelitian ini adalah industri kehutanan modern menyebabkan terpinggirkannya masyarakat sekitar hutan sehingga terjadi ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Industri kehutanan modern juga menyebabkan terjadinya deforestasi yang berdampak pada hilangnya tutupan lahan hutan. Di dalam mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebagai penyempurna dari perhutanan sosial. Di dalam kemunculannya, skema ini mendapat penolakan dari beberapa pihak karena dianggap dapat menyebabkan kerusakan hutan karena akses legal masyarakat terhadap hutan dengan sumberdaya manusia yang tidak memenuhi akan sulit dikontrol oleh pemerintah, disisi lain pengelolaan hutan oleh masyarakat desa hutan dapat mengatasi ketimpangan penguasaan hutan dan mengurangi kemiskinan. Untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder maka dibutuhkan manajemen perencanaan yang didesain secara baik untuk memberikan gambaran mengenai dampak, output, dan perubahan positif pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung. Penulisan tesis dengan judul “Manajemen Perencanaan Izin pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Kabupaten Tulungagung” memiliki tujuan penelitian, yaitu: a) untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Perencanaan Izin pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Kabupaten Tulungagung; b) untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Manajemen Perencanaan Izin pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, obeservasi dan studi dokumentasi serta melakukan analisa data kualitatif model Creswell (2012), diperoleh hasil temuan lapangan yang menunjukkan bahwa manajemen perencanaan IPHPS di Kabupaten Tulungagung didalam implementasi masih mengalami kendala akibat dari koordinasi stakeholder yang kurang baik sehingga menyebabkan terjadinya perizinan ganda dilahan yang sama. Permasalahan ini kemudian menjadikan stakeholder IPHPS belum membuat rencana kerja sehingga penulis melakukan wawancara mendalam dengan stakeholder dengan berorientasi pada pemikiran ke depan mengenai hasil yang diinginkan dari skema IPHPS, sehingga menghasilkan temuan manajemen perencanaan yang dapat digunakan untuk skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung. selain itu, terdapat beberapa faktor xiii yang mempengaruhi yang mempengaruhi manajemen perencanaan IPHPS di Kabupaten Tulungagung, antara lain: 1) Faktor pendukung: adanya dukungan dari pemerintah baik dari tingkat pusat hingga tingkat desa; 2) Faktor penghambat: a) Keterbatasan dana pada proses perizinan; b) Komunikasi antar lembaga yang belum optimal